kepanjangan permen. 16. kepanjangan permen

 
 16kepanjangan permen  Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Nomor. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020- 4 - memutuskan: menetapkan : peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam. Yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 29/PERMEN-KP/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan;. id menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia keputusan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 713 /kpts/m/2022Permen Perindustrian No. Kepmen 1827 Th 2018 Lamp I, Halaman 24-26. KSO sering dilakukan, baik pada proyek swasta maupun milik pemerintah. Dalam Permen LHK 10/2022, diatur tentang tata cara penyusunan RURHL-DAS yakni melalui tahapan: penilaian. - 3 - memutuskan: menetapkan : peraturan arsip nasional republik indonesia tentang pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat; 13. KOMINFO/09/2010 tanggal 24 September 2010. Tipe. pu. Perairan laut Indonesia seluas 6,4 juta km2 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI), dibagi menjadi 11 WPPNRI. 021 8225833 / 021 8202573. T. bahwa. 04/11/2021 . Muntok (05/11/2019 ), Merujuk kepada Permen ESDM No 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka setiap badan usaha pertambangan diwajibkan untuk menyusun dan mempunyai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan. Nama Diri / Kepanjangan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Kependekan Alternatif : - Kepanjangan Alternatif : - Kesimpulan 1 : Permendiknas adalah singkatan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Kesimpulan 2 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional adalah kepanjangan dari Permendiknas membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB. Aturan tersebut dianggap dapat mendorong meratanya pemanfaatan sumber daya perikanan, termasuk sarana dan prasarana di dalamnya untuk. PERMEN ESDM No. Jenis narkotika terpopuler di Indonesia yaitu ganja, sabu, ekstasi, dan heroin. T. Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permenprin No. 14 Tahun 2017 PDF | PDF. Kementerian. keputusan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor : 80 k/32/mem/2020 tentang formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usahaUji Kompetensi mitra DUDIKA atau Asosiasi Profesi 1. Berikut ini kumpulan gombalan. . Nama gulo-gulo sendiri diambil dari bahasa Minang yang artinya permen, sedangkan kata tareh artinya adalah cokelat. Sub Penyalur LPG adalah kepanjangan tangan penyalur yang ditunjuk oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran. Sesuai dengan dasar hukum K3 yaitu Permenaker RI Nomor PER. Lihat Foto. Hal tersebut untuk memastikan. Senin, 21 Agustus 2023. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR NOMOR 105/C/KEP/LN/2014. 76/PMK. Permen Kominfo No 315 itu dirumuskan bersama masukan dari 10 satuan kerja (Satker) yang kemudian diajukan. GO. Kemendikbudristek menerbitkan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Permendikbudristek 35 tahun 2021 tentang OTK LLDIKTI (159. Kebutuhan tambahan kapasitas pembangkit juga diproyeksikan sekitar 8. pu. Kepdirjen PDSPKP No. Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat hasil analisis teknis penatagunaan Tanah yang meliputi. 1. ) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Kepmen ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Permen ESDM No. menyelenggarakan fungsi: perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi. Sering kita mendengar istilah Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ-P) namun masih saja banyak yang bertanya apa dan bagaimana hubungannya dengan Proses Tender maupun Pekerjaan Konstruksi. Judul. 16. PE/1995 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, yang selanjutnya kita sebut sebagai Kepmen 555. E. 2012 Tentang Penetapan Wilayah Sungai - Gambar Lokasi/Peta Situasi (disertai titik koordinat. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut : 5. Peraturan Menteri. 1/2020. go. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, Direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada kontraktor/penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan Show Cause Meeting (SCM). P5 adalah singkatan dari Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sektor industri tersebut mendapatkan HGBT dengan volume 1257 BBTUD melalui Kepmen ESDM 134K/2021. Judul. Jenis narkotika terpopuler di Indonesia yaitu ganja, sabu, ekstasi, dan heroin. Pengertian Damaja, Damija, dan Dawasja telah dijelaskan di permen PU no. 1249,. binakonstruksi. (DOK. com – Dalam pembangunan sebuah gedung terdapat sejumlah dokumen yang harus dipenuhi sebagai syarat administrasi perizinan seperti PBG dan SLF. PE/1995 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum, yang selanjutnya kita sebut sebagai Kepmen 555. 2. 1. Kepmen ini memuat dua point utama, yaitu Pedoman Penyusunan Cetak Biru ( Blue Print) dan Pedoman Penyusunan Rencana Induk PPM. Pengertian P2K3 adalah. 06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;Dasar hukum pelaksanaan KUSUKA adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/Permen-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang diundangkan dan mulai. Link : <a href="Singkatan Permen</a>. Jika dibandingkan periode yang sama, pada tahun 2019 PNBP SDA perikanan tangkap sampai dengan Juni mencapai 253 Milyar,. Author: Muhammad Aliefuddin Sayyaf. 11/2023 : 04-09-2023: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain berlaku : Download PDF. Status KTT sebagai pekerja kontrak atau pekerja tetap tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu KTT sebagai pekerja (buruh) dengan pengusaha pertambangan. 26 Tahun 2018, Pasal 3 (3) Pelaksanaan manajemen keadaan darurat dalam pengelolaan keselamatan pertambangan (KepMen ESDM No. BPP Pembangkitan terdiri atas BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat dan BPP pembangkitan nasional. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Perindustrian optimis dapat mencapai realisasi investasi hingga Rp 191 triliun yang tersebar di 7 sektor industri hingga tahun 2025 dengan adanya kebijakan harga gas bumi tertentu ( HGBT ). Menimbang: a. JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA, KOMPAS. Faktor penting lain adalah kepemimpinan ( leadership) kepala KPH. Ketentuan Umum 1. 0 Komentar. Latar Belakang. Sedikit berbeda dengan penyusunan RURHL-DAS, terdapat tahapan pengecekan lapangan dalam tata cara penyusunan RTnRHL,yang terdiri atas Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan (RTnRH) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL), sebelum tahap. - 3 - Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6. 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air - Pergub No. P/47/M. Penamaan permen kopi Kopiko berasal dari nama biji kopi kōpiko yang dapat ditemui di Hawaii. Kami sebagai kepanjangan BUMN maka harus unik harus berikan contoh kepada. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;jdih kementerian pupr peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 20/prt/m/2018 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahUlasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Prosedur KITAS dan KITAP yang pertama kali dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S. PE/1995. Salinan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di Indonesia ada 94 (sembilan puluh empat) Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA). T. 22/permen/m/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota 143 peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak no. 04:Layanan Perpustakaan HAM Digital. Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Harya Adityawarman di Gedung Migas, Kamis (1/3), menyatakan, penetapan aturan ini. SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. com - 12/11/2021, 14:51 WIB. Pers/04/SJI/2023 Tanggal: 28 September 2023 Di Hari Jadi Pertambangan dan Energi, 2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah. E. Portal CEMS. Dalam SCM PPK, Direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyediah membahas dan menyempakati besaran. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. Kompas. 02. Kementerian PANRB Kolaborasi dengan Korea Selatan Selenggarakan Digital Government Cooperation Forum 2023. Mencantumkan penanggung jawab ( personal incharge) pada bangunan TPS. - 2 - Mengingat : 1. Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 11. Perlu ditetapkan keanggotaan KMAJ, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2020. Dilansir dari Kompas. - 3 - JDIH Kementerian PUPR BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 3) Surat Pernyataan. com – PT Perusahaan Gas Negara Tbk menjalankan implementasi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 89K/2020 yang memberlakukan kebijakan harga gas 6 dollar AS per Million British Thermal Unit (MMBTU). Dalam Permen KP 4 tahun 2021 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan, Kapal Pengawas diberikan penandaan khusus sebagai Kapal Pengawas, yaitu warna dan tanda pengenal. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat. UU No. Hubungi Smartlegal. Jenjang dasar ini ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun atau 6 (enam) tahun sesuai kearifan atau kebutuhan. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah DomestikTujuan PKL dalam Permendikbud 50 tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik, adalah: menumbuhkembangkan karakter dan budaya kerja yang profesional pada Peserta Didik; meningkatkan kompetensi Peserta Didik sesuai kurikulum dan kebutuhan dunia kerja; dan. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatKEMENPPPAPerbedaan PERMEN ATR Nomor 20 Tahun 2011 dengan PERMEN ATR Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Judul. . Kepmen Pertambangan dan Energi No. CEMS Portal adalah portal untuk pemantauan CEMS yang digunakan. Persyaratan SLO Instalasi Pemanfaatan Tegangan Rendah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. ), DAN RAJUNGAN (Portunus spp. Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism yang selanjutnya disingkat CDM adalah mekanisme penurunan Emisi GRK dalam rangka kerja sama negara Annex I dengan negara non-Annex I. V&W), yang sebelumnya terdiri dari Departement van. Jabatan Fungsional keahlian. "; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral. 9/2015 menjelaskan. permen pupr no 6 tahun 2022 tentang perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur pupr. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NO. Menurut Kamus Singkatan dan Akronim Bahasa Indonesia, Arti Singkatan atau kepanjangan dari Permen adalah : Peraturan Menteri. 26 Tahun 2020 Peraturan Menteri ini berisiKetentuan Umum, Analisis Harga Satuan Pekerjaan, Analisis Biaya Penerapan SMKK, Sistem Informasi. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah. Dapat melibatkan Forum Penataan Ruang dalam melakukan kajian tersebut. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. menteri kesehatan republik indonesia nomor. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/KEPMEN-KP/2013 tentang Pemberian Kuasa Penandatangan Keputusan tentang Pengangkatan, Kepangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 11. go. Indonesia. Senin, 21 Agustus 2023. 16 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permen PUPR No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengenal UPTD PPA . 1. 555. standar pelayanan . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,-3- JDIH Kementerian PUPR 5. 9% per tahun. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PMK. KKP. Salah satu poin dalam beleid ini mengatur perubahan waktu revisi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) produksi batu bara. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;kategori ispu berdasarkan permen lhk no. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: a. Ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. 97/MENHUT-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permenprin No. Ketentuan mengenai penggunaan UTTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal: Pasal 25 huruf d : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan. Meski di tengah pandemi KKP berhasil meningkatkan pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam perikananan tangkap sebesar 17,78 %. PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PELATIHAN 28 AGUSTUS 2023. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menetapkan PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil PermenPANRB yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2021. Kesimpulan. Nomor. Lalu landasan hukum, mekanisme dan ketentuan terkait PROPER diperbarui lagi dengan Permen LHK No. Saat ini, kebijakan ketentuan penerapan DMO batubara telah tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 34 tahun 2009. Dataset ini berisi data Jumlah Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) atau Bantuan PSU merupakan pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal atau rumah deret, yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan. Penyidik tidak boleh menolak perkara. PE/1995. E. 1225, : 68 Hlm. "mari menebar informasi". Hal ini berarti bahwa setiap pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus. Guna membahas tindak lanjut dari rapermen itu, dilakukan pembahasan yang dipimpin Sekretaris BPIW. Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan merupakan kegiatan yang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik. I. ResearchGate | Find and share research PPHP bukanlah Panitia PHO/FHO. SMKK adalah singkatan dari Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. BPN dahulu dikenal dengan sebutan. PR RI No. Kondisi Bangunan Gedung : (a) Ketidakteraturan bangunan; (b) Kepadatan Bangunan; (c) Ketidaksesuaian dengan. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara. Pada Permen LHK 15/2019 mewajibkan pemasangan untuk pembangkitan kapasitas lebih atau sama dengan 25 megawatt, atau kurang 25 megawatt dengan kandungan sulfur dalam bahan bakar lebih dua persen. kemeperin. pu. 03: Layanan Advokasi dan Penilaian Risiko Bisnis dan HAM. 27 tahun 2015 . Download. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan PenilikPelaksanaan PROPER didasarkan pada Permen LHK 1/2021, di mana Pasal 1 angka 1 Permen LHK 1/2021 menyebutkan: Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan. JAKARTA, KOMPAS. - 5 - memutuskan: menetapkan : peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan taman nasional, tamanKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Permen ESDM nomor 26 Tahun 2018 terdiri dari 9 Bab yang mengatur berbagai macam hal terkait dengan pertambangan. 15. 20 tahun 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan pengguanaan bagian-bagian jalan pada pasal 1 pada nomor 4,5, dan 6 yaitu. Namun amat disayangkan bahwa saat ini tidak semua provinsi maupun kabupaten/kota memiliki dokumen RP3KP. 2) Identitas Pemohon. NOMOR 12/PERMEN-KP/2020 TENTANG PENGELOLAAN LOBSTER (Panulirus spp.